Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan digolongkan sebagai pajak langsung serta dipungut setiap tahun. Walaupun PBB merupakan pajak pusat tetapi dalam pengelolaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan hasilnya dibagi dua yaitu 10 % untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

Sedangkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Official Assesment Systemartinya “selama belum menerima ketetapan pajak dari fiskus , maka wajib pajak belum terhutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban membayar pajak”. Ketetapan itu dikeluarkan pada tahun 1994.

Subyek Pajak

Subyek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas tanah dan bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan ( pemilik, penyewa, pengontrak, penggarap, penghuni dan pemakai ).

Obyek Pajak

Obyek pajak PBB adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1985, menjelaskan bangunan meliputi:

  • – Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan komplek tersebut
  • – Jalan tol
  • – Kolam renang
  • – Pagar mewah, taman mewah
  • – Tempat oleh raga
  • – Galangan kapal/dermaga
  • – Tempat penampungan /kilang minyak , air dan gas, pipa minyak
  • – Dan fasilitas lainnya yang memberikan manfaat

Pengecualian Obyek Pajak PBB

Pengecualian atas pengenaan pajak PBB adalah:

  • – Yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tujuannya bukan,tidak untuk memperoleh keuntungan.
  • – Untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya
  • – Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  • – Untuk perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik
  • – Untuk badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
  • – Yang Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak tidak lebih dari Rp. 8.000.000.

Penilaian dan Penetapan PBB

Penilaian PBB diklasifikasikan menurut bumi dan bangunan adalah:

  1. Bumi dan Tanah

– Dinilai atas dasar transaksi jual beli tanah yang terjadi di wilayah tersebut

– Kemudian Dirjen Pajak menerbitkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) serta ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap 3 tahun sekali

– Atas penilaian ini fiskus mencantumkan kelas tanah pada Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)

  1. Bangunan

Obyek pajak bangunan dinilai atas:

– Bahan yang digunakan

– Jenis konstruksi

– Letak bangunan

– Kondisi lingkungan dan lain-lain

– Atas dasar penilaian ini ditetapkan klasifikasi Nilai Bangunan yang dicantumkan pada SPOP.