Dalam Perdirjen baru nomor 47/PJ/ 2015 yang berlaku sejak 1 Januari 2016, dasar pengenaan PBB dihitung berdasarkan pengalian tarif pajak dengan nilai jual kena pajak atau NJKP.

Artinya, pembayaran PBB tak lagi dihitung hanya berdasarkan luas tanah dan bangunan yang ada di atasnya, namun juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Alhasil, "Beban pengusaha minerba melonjak tajam," ujar sumber KONTAN di industri batubara.

evisi Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) No 32/ 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk Minerba mengubah dasar pengenaan PPB bagi pengusaha mineral dan batubara.

mberatkan.